Network
MANTRA SUKABUMI - Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwa budaya bahari bisa dijalankan dalam kehidupan politik dan hukum.
Menurutnya, budaya bahari berbeda dengan budaya kontinental, karena seperti laut, meskipun banyak ombak, tetapi dari jauh terlihat rata.
Mahfud MD menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Nusantara 2020 yang digelar secara daring pada Minggu, 13 Desember 2020 di Ancol, Jakarta Utara.
Baca Juga: Jika Rezeki Anda Terasa Sulit Didapat, Kunjungilah Tempat Ini
Baca Juga: Donald Trump Kecam Mahkamah Agung karena Menolak Batalkan Kemenangan Joe Biden dalam Pemilu AS
Baca Juga: Promo Peak Day 12.12, ShopeePay Menawarkan 9x Promo dalam Sehari dan Beragam Pilihan Merchant
Mahfud MD mengatakan bahwa budaya bahari merupakan budaya bangsa Indonesia, yang penuh dengan sifat gotong royong tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya.
"Secara politik budaya Bahari berlandaskan kepada pandangan seperti laut, yang meskipun banyak ombak yang bergelombang di laut itu, tetapi dilihat dari jauh terlihat rata," ujar Mahfud MD.
"Itulah budaya bangsa kita, di dalam berpolitik penuh kegotongroyongan, tampak kompak, tetapi tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya," tambahnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video yang diunggah oleh kanal YouTube Kemkominfo TV pada Minggu, 13 Desember 2020.
Mahfud MD mengatakan bahwa budaya bahari berbeda dengan budaya kontinental yang nampak selalu ada pemisah serta persaingan diantara para penghuninya.
Baca Juga: Khawatir Hukum Digunakan untuk Kepentingan, Begini Kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Baca Juga: Bentrok Kembali Terjadi, Armenia-Azerbaijan Saling Menyalahkan Pelanggaran Kesepakatan Damai
"Ini berbeda dengan budaya kontinen, dimana budaya daratan itu kemudian muncul secara berpengaruh di Indonesia sejak munculnya penjajahan dunia barat, yang menunjukkan seperti adanya lembah dan jurang, adanya perbedaan, adanya persaingan yang tajam diantara penghuni-penghuninya," ungkap Mahfud MD.
"Budaya saling menyalahkan, itu adalah budaya kontinen, tapi budaya Bahari adalah budaya egaliter, budaya untuk bersatu, budaya untuk kompak, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk gotong-royong di dalam kehidupan bersama ," lanjutnya.
Mahfud MD kemudian menyebut bahwa secara hukum, budaya bahari bertumpu pada apa yang sekarang mulai dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu adanya restorative justice, di mana hukum itu bukan merupakan arena pertempuran, akan tetapi harus lebih diutamakan membangun harmoni di dalam masyarakat.
Kemudian, Menko Polhukam mengajak masyarakat untuk mengembangkan hal tersebut secara lebih meluas dan menonjol, serta tidak hanya menonjolkan pada sisi kepastian dan keadilan, namun juga pada kemanfaatan hukum.
Baca Juga: Bentrok Kembali Terjadi, Armenia-Azerbaijan Saling Menyalahkan Pelanggaran Kesepakatan Damai
Baca Juga: Terlalu Banyak Tertawa dalam Setiap Situasi, 4 Zodiak Ini Tak Bisa Diajak Serius Ketika Berbicara
"Padahal ada satu lagi fungsi dan tujuan hukum itu, yaitu kemanfaatan mana hukum itu bukan untuk mencari menang kalah, tetapi juga mencari benar dan salah, menuju sebuah Harmoni kehidupan masyarakat Indonesia yang penuh gotong-royong, persaudaraan, egaliter, sesuai dengan filosofi adanya budaya bahari yang berbeda dengan budaya kontinental," jelasnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menghadap ke laut dan menjalankan filosofi budaya bahari dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.
"Dulu sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden pernah mengatakan kita punya laut yang luas, tetapi kita sering membelakangi laut. Sekarang mari kita menghadap ke laut, dan olah laut kita," ungkapnya.
"Laut kita secara ekonomi begitu kaya, secara politik juga memberikan filosofi kegotongroyongan dan kesejukan di dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur," pungkasnya.**
