Network
Hanya 10 tahun setelah memulai transisi ke pemerintahan sipil, Tatmadaw kembali berkuasa di Myanmar, dengan pemimpin sipil tertinggi termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan, tentara turun ke jalan dan layanan telepon dan internet terputus di sebagian besar wilayah negara.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Ucapkan Selamat Pada Ridwan Kamil, ini yang Jadi Alasannya
Beberapa jam setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dengan klaim bahwa pemerintah NLD pimpinan Aung San Suu Kyi gagal menyelenggarakan pemilihan yang adil dan terbuka.
Militer juga menjanjikan pemilihan baru, tetapi tidak memberikan kerangka waktu, dan mengumumkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Ming Aung Hlaing.
Jenderal Ming Aung Hlaing, yang menurut undang-undang akan pensiun dari jabatan militernya ketika berusia 65 tahun pada Juli 2021, telah lama memendam ambisi menjadi presiden.
Menurut Melissa Crouch, profesor di Fakultas Hukum, Universitas New South Wales di Sydney, Australia. Jenderal merasa kecewa dengan partai dukungannya, USDP dalam pemilu November lalu yang menggagalkan tujuannya.
Baca Juga: Meski BLT BPJS Tidak Dilanjutkan, Jangan Khawatir Pekerja yang Berhak Terima Bantuan Tetap Diberikan
Tatmadaw, di bawah konstitusi yang dibuatnya pada tahun 2008, telah menunjuk 166 atau 25 persen kursi di parlemen, dan USDP akan membutuhkan 167 kursi lagi untuk menunjuk Min Aung Hlaing sebagai presiden negara.
Namun partai tersebut hanya memenangkan 33 dari 498 kursi yang tersedia, sedangkan NLD mengambil 396 kursi.
Crouch mengatakan bahwa kudeta Senin (1 Feb), yang terjadi hanya dalam beberapa jam sebelum parlemen baru dijadwalkan menggelar rapat untuk pertama kalinya, dipicu oleh kesadaran militer bahwa tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan Myanmar.
